OJK dan LPS Perkuat Persiapan Program Penjaminan Polis, Lindungi Pemegang Polis Mulai 2028

oleh -85 Dilihat

Jakarta, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi untuk mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai berjalan paling lambat Januari 2028. Penguatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen sebagai landasan operasional kerja sama kedua lembaga.

Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam membangun kesiapan sistem penjaminan polis, terutama terkait akurasi data, pemantauan kondisi perusahaan asuransi, serta koordinasi dalam menghadapi potensi kegagalan perusahaan asuransi.

Juklak tersebut ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).

Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak merupakan bagian dari persiapan implementasi Program Penjaminan Polis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.

Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pelaksanaannya dipercayakan kepada LPS paling lambat Januari 2028.

Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain melindungi kepentingan masyarakat, keberadaan program tersebut diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap industri perasuransian nasional.

Menurut Ogi, keberhasilan pelaksanaan PPP sangat ditentukan oleh kesiapan sejak tahap awal, terutama dalam memastikan ketepatan kepesertaan, keakuratan data, dan koordinasi antarlembaga.

BACA JUGA :  Pertamina Sulawesi Sesuaikan Harga BBM Nonsubsidi, Pastikan Stok Aman dan Pengawasan Diperketat

Karena itu, Juklak yang ditandatangani OJK dan LPS memberikan pedoman operasional yang jelas dan terukur bagi kedua lembaga dalam mempersiapkan sekaligus menjalankan program tersebut.

Ogi menambahkan, Program Penjaminan Polis juga menjadi bagian yang melengkapi agenda penguatan industri perasuransian nasional. Agenda tersebut mencakup penguatan permodalan, tata kelola perusahaan, hingga manajemen risiko. Dengan demikian, pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel diharapkan dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas industri asuransi.

Pertukaran data menjadi salah satu aspek krusial dalam implementasi PPP. LPS membutuhkan data hasil pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.

Ogi juga mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai tonggak penting hasil kerja bersama selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental untuk memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.

Mekanisme Pertukaran Data OJK dan LPS

Secara substansi, Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Cakupan pertukaran data dan informasi dirancang mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Prosesnya meliputi persiapan, masa pendaftaran kepesertaan, perkembangan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.

Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Mekanisme ini memungkinkan kedua lembaga memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk memastikan koordinasi berjalan efektif, Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Pengaturan tersebut mencakup jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan dalam proses pertukaran informasi.

BACA JUGA :  Dua Tahun Berturut-turut Darmawan Prasodjo Raih Green Leadership Utama Award, PLN Pecah Rekor Borong 20 Proper Emas KLHK 2023

Sementara itu, hal-hal teknis yang belum diatur dalam Juklak dapat dibahas dan disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Ogi menegaskan bahwa pelaksanaan pertukaran data harus memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan informasi, mengingat data yang dipertukarkan mencakup informasi sensitif terkait pengawasan perusahaan asuransi.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.

Dalam implementasinya, pertukaran data diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.

Melalui penandatanganan Juklak tersebut, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis. Persiapan juga dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat.

Sinergi ketiga lembaga diharapkan mampu memastikan Program Penjaminan Polis berjalan efektif dan kredibel ketika diberlakukan. Pada akhirnya, program ini diharapkan memberikan perlindungan lebih kuat bagi pemegang polis sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.