Jakarta, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat pelindungan konsumen sektor keuangan dengan memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga mencakup industri sistem pembayaran.
Langkah ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem penyelesaian sengketa konsumen agar masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap mekanisme penyelesaian masalah di luar pengadilan, khususnya ketika pengaduan kepada penyelenggara jasa keuangan belum menghasilkan kesepakatan.
Komitmen kedua otoritas tersebut ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam rangkaian kegiatan Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Melalui kesepakatan tersebut, OJK dan BI memperkuat koordinasi dalam mendukung layanan penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran. Perluasan ini diharapkan memberikan kepastian akses bagi konsumen sekaligus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa secara lebih terintegrasi.
Dicky Kartikoyono menegaskan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa konsumen secara proaktif sehingga potensi kerugian masyarakat dapat diminimalkan. Ia juga mengingatkan industri jasa keuangan agar menjadikan setiap pengaduan konsumen sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas produk, layanan, dan perilaku usaha.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara OJK, BI, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan dalam membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi. Kolaborasi tersebut mencakup upaya pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut menjadi landasan penguatan koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.
OJK dan BI berkomitmen melanjutkan sinergi untuk memastikan pelindungan konsumen sektor keuangan berjalan secara menyeluruh, termasuk dalam menghadapi perkembangan inovasi dan layanan sistem pembayaran.
Perluasan Cakupan Layanan LAPS SJK
LAPS SJK merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Perluasan cakupan layanan semakin terbuka setelah Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara di industri sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.
Dengan persetujuan tersebut, LAPS SJK tidak hanya menangani sengketa pada sektor jasa keuangan dalam lingkup pengawasan OJK, tetapi juga dapat melayani sengketa konsumen pada penyelenggara sistem pembayaran sesuai kewenangan Bank Indonesia.
Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa ini sejalan dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi tersebut memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan maupun melalui pengadilan apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha belum menghasilkan kesepakatan.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen
Dalam mekanisme pelindungan konsumen, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) menjadi lini pertama atau first line of defense yang bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa belum mencapai kesepakatan melalui mekanisme internal tersebut, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui mekanisme eksternal atau External Dispute Resolution (EDR) di LAPS SJK sesuai persyaratan yang berlaku. Konsumen juga tetap memiliki pilihan untuk menempuh jalur pengadilan.
Namun, tidak seluruh pengaduan dapat langsung ditangani LAPS SJK. Lembaga ini menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan telah memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal oleh PUSK, tetapi belum mencapai kesepakatan penyelesaian.
Selain itu, sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan petunjuk bersama tersebut. Pelaku usaha diharapkan memperkuat mekanisme penanganan pengaduan internal sekaligus mendukung proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui penguatan koordinasi dan perluasan cakupan layanan ini, kedua otoritas berharap konsumen memperoleh akses penyelesaian sengketa yang lebih mudah, efektif, dan adil. Upaya tersebut sekaligus diharapkan memberikan kepastian bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam membangun industri jasa keuangan dan sistem pembayaran yang semakin terpercaya.





