Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS, Periksa Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Akses Ilegal

oleh -93 Dilihat

Jakarta, Berikabar.co – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut digelar sebagai bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri menyusul dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, hingga akses ilegal (illegal access) dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pelaksanaan sidang tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara transparan serta akuntabel.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Posisi Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.

Sementara itu, anggota komisi terdiri atas Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Dalam persidangan, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas EHS, baik ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menegaskan, Polri menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law dalam setiap proses penegakan kode etik. Menurutnya, setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

BACA JUGA :  Asmo Sulsel Dukung Program Go Safe-T oleh Jasa Raharja, Edukasi Safety Riding di Tiga Kecamatan dengan Angka Kecelakaan Tertinggi

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan penanganan perkara etik terhadap anggota Polri dilakukan tanpa perlakuan istimewa. Seluruh tahapan persidangan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Untuk menjamin proses persidangan berjalan sesuai ketentuan, Polri menghadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut.

Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal guna memantau jalannya persidangan.

Trunoyudo menyampaikan, hingga keterangan tersebut diberikan, proses sidang KKEP terhadap EHS masih berlangsung. Polri akan mengumumkan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.