Jakarta, Berikabar.co – Penguatan keamanan siber, pelindungan konsumen, dan tata kelola menjadi perhatian utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perluasan penggunaan teknologi harus diiringi penguatan sistem agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman dan terpercaya.
Hal tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam penutupan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
Pejabat Fungsional Ahli Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin Manansang mengatakan semakin luas pemanfaatan teknologi digital, semakin besar pula kebutuhan terhadap keamanan siber, pelindungan konsumen, tata kelola data, talenta dan literasi digital, serta manajemen risiko.
“Semakin luas penggunaan teknologi digital, semakin besar kebutuhan terhadap cyber security, perlindungan konsumen, tata kelola data, talenta dan literasi digital, serta manajemen risiko yang efektif,” kata Edwin.
Menurut Edwin, berbagai hasil kolaborasi yang dibangun melalui FEKDI x IFSE 2026 perlu dilanjutkan dalam bentuk inisiatif, kemitraan, dan kebijakan yang memberikan dampak nyata. Keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari perkembangan teknologi, tetapi juga dari kemampuannya memperluas akses keuangan, mendukung sektor riil, dan meningkatkan produktivitas.
“Kita bangun ekonomi dan keuangan digital Indonesia yang semakin terkoneksi, terpercaya, inklusif, aman, produktif, dan kompetitif,” kata Edwin.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menekankan pentingnya melanjutkan kolaborasi yang telah terbangun, termasuk dalam penguatan konektivitas pembayaran lintas negara. Menurutnya, inovasi dan kerja sama perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Bapak dan Ibu, pesan tersebut mengingatkan bahwa setiap inovasi yang kita ciptakan, setiap kolaborasi yang kita bangun, dan setiap langkah yang kita ambil hari ini akan menentukan dampak yang kita tinggalkan di masa depan. Semoga semangat yang telah kita bangun tidak berhenti sebagai gagasan atau diskusi, tetapi terus berlanjut menjadi aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Filianingsih.
Dari sisi OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi fondasi keberlanjutan ekosistem keuangan digital.
“Kepercayaan ini hanya berdiri teguh jika aspek pelindungan konsumen, keamanan siber, dan tata kelola yang baik (good governance) tertanam dalam nadi setiap penyelenggara inovasi keuangan digital,” kata Adi.
Untuk menjaga ekosistem tersebut, OJK terus memperkuat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum. Langkah ini diarahkan untuk mencegah sekaligus menindak praktik ilegal yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
“OJK akan terus merapatkan barisan dengan seluruh pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap praktik ilegal demi terwujudnya ekosistem yang sehat dan berkelanjutan dan berdaulat,” kata Adi.
Penguatan keamanan juga berjalan seiring dengan pengembangan inovasi. OJK mendorong penggunaan regulatory sandbox sebagai ruang pengujian inovasi sebelum diterapkan secara lebih luas. Mekanisme tersebut memungkinkan aspek keamanan dan manfaat inovasi diuji terlebih dahulu sehingga teknologi yang diterapkan kepada masyarakat memiliki dasar pengelolaan risiko yang memadai.
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung selama tiga hari, 24–26 September 2026, dan mempertemukan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, serta talenta digital.
Kegiatan yang didukung ASPI dan AFTECH tersebut menghadirkan berbagai sesi diskusi, pameran teknologi, serta pengembangan talenta digital melalui PIDI-Digital Talent Expo. Rangkaian kegiatan juga disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional TPID dan TP2DD.
OJK memandang kolaborasi lintas otoritas dan industri sebagai instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Melalui regulasi yang adaptif, pengawasan yang tegas, serta ruang inovasi yang aman, transformasi ekonomi dan keuangan digital diharapkan dapat berkembang secara inklusif, berdaya saing, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
