Manggarai Barat, Berikabar.co – Polri bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan sejumlah stakeholder memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026). Rapat menjadi bagian dari upaya memastikan proses pencarian dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga distribusi bantuan berjalan cepat dan terpadu.
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta sejumlah pejabat terkait.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda NTT, Wakapolda NTT, Pangdam IX/Udayana, jajaran Forkopimda, serta Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT Kombes Pol. Bayu Suseno.
Gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB. Pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer. Guncangan tercatat mencapai intensitas VII MMI di wilayah Aesesa dan Kota Mbay.
Berdasarkan pembaruan data Basarnas per Minggu (16/8/2026) pukul 09.00 WITA, sebanyak 51 orang meninggal dunia dan 64 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia terbanyak tercatat di Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang dan Manggarai Timur sebanyak 20 orang.
Proses pencarian dan evakuasi masih berlangsung sehingga jumlah korban berpotensi mengalami perubahan seiring dengan pembaruan data di lapangan.
Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT KBP Dr. Bayu Suseno mengatakan, Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat sinergi untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan terpadu.
“Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder terus memperkuat sinergi dalam penanganan bencana. Fokus utama saat ini adalah penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta memastikan akses komunikasi dan jalur distribusi bantuan tetap berjalan,” ujar Bayu dalam keterangannya, Minggu (16/08).
Dampak gempa juga dirasakan pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar. Sebanyak 21 rumah sakit terdampak, dengan tiga rumah sakit mengalami kerusakan berat dan enam lainnya rusak ringan. Sementara itu, dari 190 puskesmas yang terdampak, sebanyak 20 unit mengalami kerusakan berat.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah infrastruktur vital. Tercatat 33 titik longsor, empat titik patahan jalan, dan empat jembatan mengalami kerusakan. Ruas jalan Ende–Bajawa dan Ende–Maumere turut terdampak, termasuk akses menuju Pelabuhan Lorens Say Maumere dan SPAM Lembor Selatan. Khusus di Kabupaten Manggarai Barat, sebanyak 914 bangunan tercatat mengalami kerusakan hingga Minggu dini hari.
Untuk memperkuat penanganan darurat, Polri telah memobilisasi personel tambahan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Sekitar 1.875 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, dan relawan dikerahkan di sejumlah wilayah terdampak.
Dukungan melalui jalur udara juga disiapkan. Armada helikopter dari Bima menuju Labuan Bajo dipersiapkan untuk mendukung evakuasi medis serta distribusi bantuan melalui jalur udara maupun laut.
Polri juga menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat terdampak di wilayah Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah masa tanggap darurat.
Untuk memperkuat koordinasi dan distribusi bantuan, Pos Pendamping Nasional (Pospenas) dibentuk di Labuan Bajo dan Maumere. Sementara itu, Posko Logistik Nasional ditempatkan di Halim Perdana Kusuma untuk mendukung distribusi bantuan menuju wilayah terdampak.
Bayu menegaskan, selama tujuh hari pertama masa tanggap darurat, seluruh unsur akan memprioritaskan pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemulihan akses jalan dan komunikasi, serta penguatan koordinasi antarlembaga.
“Fungsi kehumasan juga menjadi bagian penting dalam situasi bencana. Kami memastikan perkembangan penanganan dan langkah-langkah pemerintah dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” kata Bayu.
Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder akan terus memperkuat operasi terpadu di wilayah terdampak. Pendataan masyarakat yang terdampak juga dilakukan sebagai dasar penyiapan Hunian Sementara (Huntara), sekaligus memastikan bantuan dan penanganan diberikan secara tepat sasaran.
