Kendari, Berikabar.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan penertiban aset daerah melalui pendataan ulang, penyelesaian sengketa, serta sertifikasi lahan milik pemerintah daerah secara bertahap.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset tanah sekaligus upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Gedung A Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (13/7/2026).
Dalam pidatonya, Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan umum, masukan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan terhadap Ranperda tersebut. Menurutnya, seluruh pandangan fraksi merupakan bentuk perhatian dan dukungan DPRD dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.
Gubernur mengatakan seluruh catatan, koreksi, saran, maupun pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
Terkait penertiban aset, Gubernur menegaskan pemerintah daerah akan melakukan pendataan ulang aset, menyelesaikan berbagai sengketa aset, serta mempercepat sertifikasi lahan milik pemerintah daerah secara bertahap sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset daerah.
Selain penertiban aset, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kualitas belanja daerah, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, serta mempercepat digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah.
Pemerintah daerah juga akan meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta mengevaluasi pembangunan infrastruktur jalan pada kawasan yang rawan mengalami kerusakan.
Selain itu, penyelesaian kewajiban Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2024, pemberian bonus bagi atlet disabilitas, serta peningkatan layanan cuci darah di RSUD Bahteramas turut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
