Kendari, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara tengah mengawal proses konsolidasi 12 BPR Bahteramas se-Sultra sebagai bagian dari penguatan kelembagaan perbankan daerah. Langkah ini dilakukan sesuai amanat regulasi terbaru yang mendorong penguatan struktur permodalan BPR milik pemerintah daerah.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut bukan berarti penutupan bank, melainkan peleburan untuk membentuk lembaga yang lebih kuat dan efisien.
“Yang perlu dipahami masyarakat, ini bukan penutupan BPR. Hak nasabah tetap terlindungi sepenuhnya dan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan regulator,” ujar Bismi.
Melalui konsolidasi tersebut, modal inti BPR hasil peleburan diperkirakan mencapai sekitar Rp65 miliar. Penguatan permodalan diharapkan meningkatkan kapasitas pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain memperkuat modal, peleburan juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta memperbaiki tata kelola kelembagaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri jasa keuangan.
Proses harmonisasi regulasi daerah dan pengalihan saham desa menjadi bagian dari tahapan yang sedang berjalan. OJK menargetkan seluruh proses penyelesaian dilakukan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan regulator.
Bismi menilai BPR memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah karena menjadi lembaga keuangan yang paling dekat dengan masyarakat dan pelaku UMKM di berbagai kabupaten/kota.
“Dengan struktur yang lebih kuat, kami berharap BPR dapat menjadi motor penggerak pembiayaan produktif di daerah dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara,” katanya.
OJK memastikan akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan selama proses konsolidasi berlangsung agar berjalan tertib, transparan, dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan nasabah.
