Jakarta, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah agresif dalam memerangi praktik penipuan atau scam yang kian marak di sektor jasa keuangan. Mengingat pola kejahatan ini yang semakin canggih dan melintasi batas yurisdiksi, OJK memperkuat kolaborasi internasional bersama Pemerintah Australia melalui kegiatan Australia-Indonesia Anti-Scam Workshop.
Dalam pembukaan kegiatan yang berlangsung di Jakarta tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa penanganan scam kini menuntut kecepatan dan tindakan yang memberikan efek jera yang nyata.
“Scam bergerak dengan sangat cepat, berkembang dalam skala besar, dan memanfaatkan celah di antara sistem maupun yurisdiksi antarnegara. Oleh karena itu, kerja sama lintas negara bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan,” tegas Dicky Kartikoyono.
Dicky memaparkan bahwa ancaman penipuan ini telah berkembang menjadi risiko sistemik yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Hingga saat ini, laporan terkait scam dan fraud di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, yakni mencapai lebih dari 530 ribu kasus dalam waktu singkat.
Menghadapi urgensi tersebut, OJK mengusung empat pilar utama dalam menangani transaksi keuangan ilegal: pencegahan (prevention), deteksi (detection), disrupsi (disruption), dan penegakan hukum (enforcement). Strategi ini melibatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (AI) serta penguatan koordinasi melalui Satgas PASTI dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
“Deteksi dini, tindakan yang lebih cepat, dan pencegahan kerugian sebelum meluas menjadi prioritas,” tambah Dicky.
Langkah konkret yang terus dipercepat meliputi pemblokiran rekening secara instan, pemutusan nomor telepon, hingga penutupan situs-situs mencurigakan. Pada sisi penegakan hukum, OJK berkomitmen mempererat sinergi dengan aparat penegak hukum guna menjamin akuntabilitas bagi para pelaku kejahatan.
Workshop yang diselenggarakan secara hybrid ini turut menggandeng berbagai lembaga otoritas Australia seperti Australian Treasury dan Australian Federal Police, serta penyedia layanan telekomunikasi dan perbankan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Australia, khususnya melalui program Prospera, demi menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman dan terlindungi bagi konsumen.
