Pekanbaru, Berikabar.co – Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, melakukan kunjungan kerja perdana ke Mapolda Riau sejak resmi dilantik. Kunjungan strategis ini menjadi penegasan kuat akan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan hidup di Indonesia, di mana Provinsi Riau menjadi salah satu titik krusial.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH turut didampingi oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, serta Founder Tumbuh Institute, Rocky Gerung. Kehadiran para tokoh ini membawa penguatan perspektif etika lingkungan, solidaritas sosial, dan kesadaran ekologis ke dalam ruang publik.
Kegiatan di Mapolda Riau berlangsung khidmat dengan nuansa adat yang kental. Jajaran Polda Riau menampilkan berbagai program inovatif, mulai dari Green Policing hingga Waste to Energy (WTE), serta paparan komprehensif terkait penegakan hukum lingkungan dan inovasi kelembagaan.
Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, dalam sambutannya menekankan bahwa isu lingkungan di Riau merupakan isu multidimensi. “Isu lingkungan di Riau tidak bisa dipandang secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai isu keamanan, ekonomi, dan keadilan sosial secara bersamaan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa melalui Green Policing, pihaknya tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif melalui perubahan pola pikir dan budaya organisasi.
Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas langkah progresif tersebut. Ia menilai pendekatan yang dilakukan Polda Riau telah melampaui ekspektasinya.
“Saya mendengarkan seluruh paparan, dan saya merasa tidak ada lagi yang perlu saya pidatokan di sini. Syarat jadi menteri itu cukup cerdas, dan saya merasa apa yang terjadi hari ini akan saya adopsi,” ujar Jumhur.
Ia pun menegaskan bahwa model ini sangat layak untuk direplikasi di seluruh Indonesia. “Ini sangat bagus. Kalau Green Policing ini terjadi di mana-mana, di setiap institusi, saya rasa tidak perlu lagi Kementerian Lingkungan Hidup. Ini luar biasa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jumhur berkomitmen untuk membawa konsep ini ke tingkat nasional. “Saya akan memastikan bersama teman-teman di kementerian, bagaimana apa yang dikerjakan hari ini bisa benar-benar terjadi di seluruh daerah,” tambahnya.
Terkait isu sensitif seperti pertambangan, Menteri LH memberikan sudut pandang yang humanis namun tegas. Ia menyoroti pentingnya membedakan peran antara masyarakat di lapangan dengan aktor ekonomi ilegal.
“Penambang itu belum tentu jahat, karena banyak dari mereka adalah masyarakat lokal. Yang biasanya jahat itu penampungnya. Karena itu, penting kita dorong izin usaha pertambangan rakyat agar segera keluar, supaya ada kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat,” jelas Jumhur.
Kunjungan ini ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Momentum ini menandai babak baru kolaborasi antara pemerintah pusat dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
