Kendari, Berikabar.co — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Dewan Pers menggelar forum diskusi Insight Talks dengan tema “Literasi Media: Cerdas di Era Kecerdasan Artifisial”. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari pada Rabu (13/5/2026) ini bertujuan membekali pelaku media dalam menghadapi arus disrupsi teknologi.
Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, menjelaskan bahwa transformasi digital telah memicu disrupsi di berbagai lini. Ia menyoroti betapa masifnya perkembangan Kecerdasan Artifisial (AI), di mana dalam kurun waktu belum sepuluh tahun, tingkat adopsi masyarakat telah mencapai 92 persen.
“Adaptasi masyarakat terhadap AI sangat cepat, meskipun saat ini mayoritas masih digunakan untuk kepentingan pribadi dan hiburan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah, Dewan Pers, dan kita semua memanfaatkannya secara produktif,” kata Farida.
Menurutnya, penguasaan AI saat ini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak agar mampu berkompetisi di tingkat global. Dalam industri kreatif dan dunia jurnalistik, AI dinilai sangat membantu efisiensi kerja, seperti proses transkrip wawancara yang kini bisa diselesaikan dalam hitungan detik.
“Kita sebagai jurnalis tidak bisa hanya sekadar merekam. Manfaatkan AI untuk mencari ide dan meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Meski memberikan kemudahan yang luar biasa, Farida memberikan catatan kritis. Ia mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam ruang redaksi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Keberadaan teknologi harus tetap tunduk pada aturan main yang berlaku di dunia pers.
“Tanggung jawab literasi kepada masyarakat berada di tangan pemerintah, Dewan Pers, dan media itu sendiri. Ada aspek yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Kami menekankan agar Kode Etik Jurnalistik atau KEJ tetap menjadi kompas utama. Harus ada transparansi jika sebuah konten diproduksi dengan bantuan AI, dan verifikasi akhir tetap wajib dilakukan oleh manusia,” pungkas Farida.
Acara ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan dan insan pers untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan etika informasi.
