Jakarta, Berikabar.co – PT Vale Indonesia Tbk (IDX: INCO), anggota dari holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID), secara resmi mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Persetujuan yang diterbitkan pada Kamis (15/1) ini memberikan kepastian operasional serta memperkuat komitmen investasi jangka panjang perusahaan di pasar nikel global.
Pasca diterbitkannya persetujuan ini, PT Vale kini memusatkan perhatian pada pemulihan seluruh aktivitas operasional dan konstruksi di wilayah Sorowako, Pomalaa, serta Bahodopi. Fokus utama perusahaan adalah optimalisasi kinerja untuk mengejar ketertinggalan akibat penghentian sementara, dengan tetap memprioritaskan standar keselamatan kerja yang ketat sesuai regulasi.
Kembalinya mekanisme RKAB tahunan oleh Pemerintah disambut positif oleh manajemen sebagai instrumen untuk menjaga kedisiplinan produksi dan tata kelola industri yang lebih baik.
“Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan,” ujar Bernardus Irmanto, Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk.
Selama lebih dari 50 tahun beroperasi, PT Vale konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui pembayaran pajak, PNBP, pembukaan lapangan kerja, hingga penguatan rantai pasok lokal. Dengan berlakunya RKAB 2026, perusahaan akan mengakselerasi rencana hilirisasi guna mendukung rantai nilai kendaraan listrik (EV) Indonesia.
Salah satu langkah strategis yang dilanjutkan adalah investasi pada teknologi rendah emisi dan pengembangan proyek High Pressure Acid Leach (HPAL). Inisiatif ini bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas nikel Indonesia agar lebih berdaya saing di kancah internasional.
Melalui kepastian regulasi ini, PT Vale Indonesia menegaskan kembali posisinya sebagai mitra strategis Pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara transparan dan bertanggung jawab demi memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang berkelanjutan.
