Kendari, Berikabar.co – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulawesi Tenggara dan Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tenggara meresmikan 115 Kios Pangan Digital yang tersebar di seluruh 65 kelurahan Kota Kendari.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut High Level Meeting (HLM) TPID Kota Kendari 2025 yang dipimpin oleh Walikota Kendari dan dihadiri pimpinan OPD anggota TPID, Satgas Pangan, dan Perumda Kota Kendari.
Berdasarkan data, perkembangan inflasi pada Juli 2025 tercatat 1,01% (mtm) dan 3,72% (yoy), menempatkan Provinsi Sulawesi Tenggara pada peringkat lima tertinggi nasional. Untuk Kota Kendari, inflasi tercatat 1,11% (mtm) dan 2,82% (yoy). Meskipun capaian tahunan relatif lebih rendah, tren kenaikan inflasi bulanan menjadi perhatian mengingat peran Kendari sebagai pusat perdagangan yang bergantung pada pasokan dari wilayah produsen seperti Konawe dan Baubau.
Kepala KPw BI Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa beras menjadi komoditas pendorong inflasi terbesar akibat penyaluran beras SPHP yang masih terbatas. Ia menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak agar penyaluran beras SPHP dapat optimal dan efek stabilisasi harga beras segera dirasakan oleh masyarakat.
Selain beras, komoditas hortikultura seperti kangkung, tomat, dan cabai rawit juga turut memicu inflasi akibat gangguan produksi. Solusi yang diusulkan mencakup pemanfaatan rumah semai dan greenhouse dengan pengaturan tanam berbasis teknologi digital.
Walikota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M, menegaskan bahwa pelaksanaan HLM TPID Kota Kendari 2025 bertujuan menjaga inflasi tetap terkendali dan stabil. Hal tersebut menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang berkelanjutan melalui penguatan strategi 4K:
-
Ketersediaan Pasokan – melalui perluasan Gerakan Kendari Berkebun di lahan pemukiman dan perkantoran, termasuk rencana pembangunan kawasan agroeduwisata seluas 12 hektare untuk urban farming.
-
Kelancaran Distribusi – melalui rencana penyusunan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) komoditas beras antara Pemkot Kendari dengan Bulog dan kabupaten sentra produksi beras seperti Konawe dan Konawe Selatan.
-
Keterjangkauan Harga – melalui peluncuran 115 Kios Pangan sebagai harga percontohan beras SPHP dengan lokasi dekat masyarakat.
-
Komunikasi Efektif – melalui penerbitan SK monitoring dan evaluasi penyaluran beras SPHP untuk mencegah praktik kecurangan oleh pengecer.
Keberadaan 115 Kios Pangan Digital di 65 kelurahan diharapkan memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga stabil, sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi perdagangan pangan.
Launching ini juga menjadi bagian dari Pekan QRIS Nasional (PQN) yang menegaskan pentingnya digitalisasi pembayaran QRIS dalam memperkuat rantai distribusi dan mendukung pengendalian inflasi pangan. Implementasi QRIS diharapkan mempermudah transaksi, meningkatkan transparansi harga, mempercepat distribusi barang dari produsen ke konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara melalui efisiensi transaksi, penguatan inklusi keuangan, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha.
