Kendari, Berikabar.co – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) secara tegas meminta Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) untuk aktif mengawal dan menjadi kontrol sosial bagi industri jasa keuangan. Permintaan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa peran media massa dalam pengawasan dapat secara signifikan meminimalisir tindakan fraud.
Komisaris BPD Sultra, Rahmat Apiti, menyatakan bahwa sebagai salah satu bagian dari industri keuangan, pihaknya sangat membutuhkan peran jurnalis di era digitalisasi sebagai bentuk kontrol sosial. “Kami ingin media massa ikut mengawal dan juga berperan dalam kontrol sosial dalam industri keuangan utamanya dalam era digital saat ini,” katanya dalam sebuah kuliah umum yang berlangsung di Aula Dekanat Fisip Universitas Halu Oleo (UHO), Jumat (4/6/2025).
Rahmat Apiti menekankan pentingnya bagi jurnalis untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, serta mengedepankan profesionalitas dalam mengawal dan mengontrol industri keuangan. Ia menyoroti bahwa banyak kasus tindakan fraud yang tidak terdeteksi oleh publik, sehingga kehadiran media massa dapat memantau dan mengungkap praktik-praktik tersebut.
“Dalam hal ini, AMSI memiliki peran penting untuk mengawal serta mengontrol industri keuangan khususnya di wilayah Sultra, utamanya terkait pinjol yang marak terjadi,” terangnya, menyoroti fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan.
Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan hubungan antara era digital dan industri keuangan. Ia menyebut bahwa perbankan merupakan lembaga yang paling cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
“Kami dari perbankan lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, karena ada peraturan dan panduan dalam penerapan teknologi terkini,” ungkap Rahmat. Ia juga menggarisbawahi bahwa semakin canggih teknologi yang berkembang, tantangan yang dihadapi juga semakin banyak, khususnya terkait kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan jangkauan akses internet komunikasi.
