Kendari, Berikabar.co – Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023 menunjukkan tingkat literasi sebesar 65,43% dan Inklusi sebesar 75,02%, ini menunjukkan adanya gap signifikan antara indeks literasi dan inklusi keuangan di wilayah, beberapa tantangan utama yang memengaruhi literasi keuangan di Indonesia meliputi Kondisi geografis yang berupa kepulauan, menyulitkan distribusi layanan keuangan, Akses internet yang belum merata, membatasi upaya digitalisasi keuangan dan Keragaman demografi, termasuk tingkat pendidikan dan perekonomian yang berbeda-beda di setiap wilayah.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha mengatakan bahwa dalam rangka mendukung peningkatan literasi keuangan maka sepanjang tahun 2024, pihaknya telah melaksanakan 66 kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan total 7.397 peserta.
“Program ini dilakukan secara masif dan kolaboratif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan pemanfaatan produk keuangan formal. Edukasi keuangan ini disesuaikan dengan 10 Sasaran Prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025, yang meliputi berbagai metode seperti SiMolek (Mobil Literasi Keuangan) dan edutainment, untuk menjangkau masyarakat secara lebih inklusif dan interaktif,” jelasnya.
Lanjutnya bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen OJK untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Tenggara, mendukung terciptanya masyarakat yang lebih cerdas finansial dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.Dikatakannya inisiatif OJK bersama TPAKD untuk meningkatkan literasi keuangan (pemahaman) dan inklusi keuangan (penggunaan) masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, OJK bersama TPAKD dan FKIJK Sultra meluncurkan program Piket Literasi Keuangan (PEKA).
“Program ini tujuan program ini, yaitu memaksimalkan Peran Industri Jasa Keuangan (IJK) Melibatkan jaringan kantor di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Memanfaatkan tenaga marketing/mantri/AO untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat pedesaan,” katanya,
Dikatakannya pula bahwa inisiatif OJK Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Mendukung Inklusi Keuangan dan UMKM melalui pengembangan akses keuangan daerah diantaranya Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) Menyediakan akses pembiayaan formal yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil untuk menghindarkan mereka dari jeratan rentenir. Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Mengintegrasikan layanan keuangan formal dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan underserved.
“Program Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan (EPIKS) Memberdayakan pondok pesantren sebagai pusat literasi dan inklusi keuangan melalui pengelolaan usaha berbasis syariah. Program Bulan Inklusi Keuangan: Kampanye nasional tahunan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan keuangan formal melalui kegiatan edukasi dan promosi. Penyediaan pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM melalui kerja sama dengan TPAKD. Serta Pembinaan dan pendampingan intensif untuk meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM,” pungkasnya.
