Koltim, Berikabar. co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muh. Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam kunjungannya, Mendagri juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah di Sultra atas komitmen menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.
Koltim bersama 5 kabupaten/kota di Sultra, telah merespon edaran terkait 40 persen pembiayaan pilkada, dan telah melakukan penandatanganan NPHD dengan KPU dan Bawaslu.
Kunjungan tersebut juga diikuti oleh Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, bersama seluruh Bupati dan Walikota se-Sultra, seperti Pemerintah Kabupaten Koltim di wakili Sekda koltim Andi Muh Iqbal Tongasa SSTP MSi, yang saat ini sebagai Plh Bupati Koltim.
“Kemudian, Kabupaten Kolaka Timur, Alhamdulilah termasuk kabupaten urutan ke-2 di Sultra, yang persentase realisasi belanja tertinggi sebesar 58, 12 persen, dan realisasi pendapatan 69.88 persen, per Oktober. Artinya, proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta pelaporan ke pemerintah pusat berjalan baik,” kata Sekda usai rapat.
Sekda juga menyampaikan, jika Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah, untuk komitmen menyelesaikan masalah stunting, dengan melibatkan semua pemangku kebijakan mulai dari bupati, sekda, OPD, forkominda dan BPS, dengan pemprov melakukan kontrol melalui rapat per minggu.
Point utama dalam rakor tersebut membahas beberapa isu esensial. Yakni, pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, mall pelayanan publik dan realisasi APBD.
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto juga melaporkan, bahwa inflasi Sultra berada dalam kategori moderat atau terkendali. Hingga September 2023, inflasi di Sultra 3,46 persen. Angka ini mengalami penurunan dari bulan Agustus yang berada pada angka 3,52 persen. Posisi ini juga lebih rendah dari bulan September tahun sebelumnya sebesar 5,89 persen.
“Inflasi di Sultra sejauh ini masih terkendali dan berada dalam batas wajar pada kisaran 2-4 persen yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Andap. (Diskominfo)
