Kendari, Berikabar.co – Lakukan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Al melakukan pendistribusian uang rupiah di sejumlah wilayah di Sultra. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesai Marlison mengatakan pendistribusian tersebut bertajuk ERBt untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) untuk mendapatkan uang layak edar.
“Ini bagian dari perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dengan TNI AL mengenai pendistribusian, pengamanan, dan pengawalan uang rupiah ke wilayah perbatasan, rerdepan, dan terluar serta terpencil di NKRI,” katanya, Jumat (5/5/2023).
Ia membeberkan bahwa kegiatan tersebut akan berlangsung sejak tanggal 5 hingga 10 Mei mendatang. Dalam ekspedisi tersebut, pihaknya menyiapkan sebanyak 13 miliar uang tunai yang siap ditukarkan. Dengan bantuan armada dari TNI AL, ia berharap penyaluran tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 8 miliar.
Dikatakannya, Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat di tahun 2023 akan dilakukan di 17 provinsi se-Indonesia dengan target 85 pulau di wilayah 3T termasuk di Sultra.
Dia menyebut, selain kegiatan penyediaan uang layak edar, Ekspedisi Rupiah Berdaulat bakal menghadirkan layanan kas keliling; edukasi cinta bangga dan paham (CBP) Rpiah, serta Program bantuan sosial dedikasi untuk negeri.
“Bahkan mulai tahun ini cakupan kerja sama BI dan TNI AL semakin diperluas dengan kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam melakukan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh; serta bakti kesehatan oleh TNI AL berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis,” katanya.
Sementara itu, Waasops Kasal Laksamana Pertama TNI Retiono Kunto mengatakan keberangkatan Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Sulawesi Tenggara mendapat dukungan Mabes TNI AL dengan menggunakan KRI Kakap-811 yang akan menuju Pulau Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko di Kabupaten Wakatobi.
“Kita siapkan KRI Kakap-811. Kerja sama ini bukan baru, dari tahun 2012 lalu sudah ada payung hukumnya, sudah ada nota kesepahaman dan PKS yang berjalan,” pungkasnya.
