Rakor Lintas Sektoral Jelang Idul Fitri 2023, Pastikan Keselamatan Berkendara Jelang Lebaran

oleh -127 Dilihat
Rapar koordinasi antara Polda Sultra dan pemerintah setempat jelang arus mudik lebaran

Kendari, Berikabar.co – Rapat Koordinasi lintas sektoral bersama jajaran Forkopimda kembali digelar sebagai persiapan arus mudik lebaran tahun 2023, Bertempat di Aula Dhacara, Polda Sultra, Kamis (13/04/2023). Rakor dipimpin Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Dwi Iriyanto, S.I.K, juga diikuti jajaran pejabat utama polda sultra serta polres melalui sambungan vicon.

Rakor lintas sektoral dilaksanakan untuk menyamakan persepsi, terutama dalam penanganan arus mudik lebaran 2023 dan kontrol pengendalian kenaikan harga bahan pokok.

Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Dwi Iriyanto, mengatakan, terkait dengan pengaturan arus lalu lintas, pemerintah melalui dinas perhubungan telah berencana melakukan pengaturan arus lalu lintas yang efektif, terutama di jalur-jalur yang dikenal rawan macet saat arus mudik.

“Pengaturan arus lalu lintas dapat melibatkan penerapan sistem contra flow, penempatan petugas pengatur lalu lintas, serta pengalihan arus lalu lintas melalui jalur alternatif termasuk sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan berkendara, seperti perbaikan jalan yang rusak, pemasangan penerangan jalan yang cukup di jalur-jalur yang rawan kecelakaan, serta penyediaan tempat istirahat (posko) yang cukup dan aman bagi pengemudi untuk beristirahat selama perjalanan,” Jelasnya.

Ia menambahkan, Dalam rakor lintas sektoral diutamakan koordinasi berbagai instansi terkait, seperti Kepolisian yakni polda sultra, Dinas Perhubungan, Basarnas, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk bekerja sama dalam upaya keselamatan berkendara jelang arus mudik Lebaran.

Untuk mengontrol kenaikan harga bahan pokok jelang lebaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan meningkatkan monitoring dan pengendalian harga bahan pokok, seperti beras, daging, telur, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lainnya. Pemerintah dapat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Perdagangan setempat untuk memastikan tidak ada praktik harga yang tidak wajar, spekulasi harga, atau penimbunan barang yang dapat mengakibatkan kenaikan harga.

BACA JUGA :  Bertemu Kapolda, Warga Adukan Masalah Penculikan Anak dan Gang Motor