Jakarta, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka kasus dugaan manipulasi perdagangan efek di pasar modal yang melibatkan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik yang tengah diusut tersebut diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penahanan dilakukan oleh penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK terhadap tiga tersangka berinisial JF alias O, FS, dan S, yang seluruhnya merupakan karyawan swasta. Ketiganya ditahan pada Senin (16/11/2026) dan ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.
OJK menjelaskan, penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pertimbangannya adalah kekhawatiran bahwa para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses penyidikan.
Selain ketiga tersangka tersebut, penyidik juga menetapkan satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas. Namun, yang bersangkutan saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).
Dalam perkara ini, keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan manipulasi tersebut berkaitan dengan aktivitas perdagangan pada 29 Mei 2023, yang melibatkan Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta tiga waran terstruktur, yakni ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Untuk menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain guna membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga melakukan pendanaan transaksi melalui rekening bank milik pihak lain. Rangkaian aktivitas tersebut diduga mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Pengungkapan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal. Temuan tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan, penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mendukung kelancaran penyidikan. Meski demikian, seluruh tahapan penanganan perkara tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta penghormatan terhadap hak-hak para tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penanganan kasus ini, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, guna memastikan proses penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi OJK untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien, sekaligus memperkuat perlindungan bagi investor.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.





