Jakarta, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPRS Khasanah Ummat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam perkara tersebut, OJK menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan tahap II ini menandai rampungnya proses penyidikan oleh OJK dan menjadi langkah lanjutan menuju proses penuntutan di pengadilan. Penanganan perkara tersebut sekaligus merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, khususnya industri perbankan syariah.
Dua tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS tersebut.
Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian pembiayaan. Dugaan perbuatan tersebut berlangsung dalam periode Mei 2018 hingga September 2021.
Berdasarkan hasil penyidikan, penyimpangan tersebut berkaitan dengan 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah. Dari rangkaian transaksi tersebut, potensi kerugian diperkirakan mencapai Rp1,72 miliar.
Sebelum menyerahkan kedua tersangka, penyidik OJK telah melimpahkan berkas perkara tahap I kepada JPU. Berkas tersebut kemudian dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026, sehingga proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.
Penanganan kasus ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses pengawasan OJK terhadap BPRS Khasanah Ummat. Proses tersebut mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana di sektor perbankan syariah.
Dalam perkara ini, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, guna memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berupaya menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.





