Kendari, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat inklusi dan pendalaman sektor keuangan melalui digitalisasi, inovasi teknologi, serta perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto, Adi Budiarso, dalam puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Sulawesi Tenggara 2026 di pelataran eks MTQ Kendari, Sabtu (24/10/2026).
Adi menegaskan, kemajuan sektor keuangan tidak cukup hanya ditandai dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan. Pendalaman sektor keuangan juga perlu diperkuat agar masyarakat lebih mudah mengakses pembiayaan, mempersiapkan tabungan hari tua, serta memanfaatkan layanan keuangan formal untuk kegiatan produktif.
Menurutnya, Sulawesi Tenggara memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor keuangan yang terintegrasi dengan potensi unggulan daerah. Karena itu, peningkatan akses pembiayaan perlu menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.
“Kalau kita ingin sejahtera, kita harus melihat apakah akses pembiayaan kita meningkat atau tidak,” demikian salah satu penekanan Adi dalam paparannya.
Ia mengapresiasi perkembangan inklusi keuangan di Sulawesi Tenggara yang menunjukkan tren positif. Namun, peningkatan akses tersebut perlu diikuti pendalaman sektor keuangan, antara lain melalui perluasan kredit produktif, tabungan, asuransi, dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Adi juga menekankan pentingnya mendorong masyarakat agar tidak sekadar menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga.
Berdasarkan paparan OJK, rasio aset perbankan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi Tenggara tercatat sekitar 39 persen. Sementara itu, rasio pasar modal dan asuransi dinilai masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk memperluas pembiayaan bagi UMKM, petani, nelayan, serta pelaku usaha di berbagai wilayah Sultra.
Salah satu upaya yang didorong OJK ialah pemanfaatan teknologi untuk memperluas pembiayaan kelompok usaha ultra mikro, termasuk melalui sistem pemeringkatan kredit alternatif atau alternative credit scoring. Teknologi ini dapat membantu lembaga keuangan menilai calon debitur yang belum memiliki riwayat kredit memadai atau agunan konvensional.
Selain memperluas akses pembiayaan, digitalisasi dinilai dapat meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Sulawesi Tenggara. Salah satu peluangnya adalah digitalisasi rantai nilai kakao melalui sistem pengelolaan usaha dan data produksi yang lebih terintegrasi.
Data produksi dan usaha yang tertata dapat membantu petani, koperasi, dan UMKM membangun profil bisnis yang lebih kredibel untuk mengakses pembiayaan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
OJK juga mendorong pemanfaatan teknologi blockchain untuk mendukung pencatatan identitas, keaslian, kepemilikan, dan asal-usul karya ekonomi kreatif. Melalui pendekatan tersebut, aset kekayaan intelektual berpotensi memiliki nilai ekonomi yang lebih terukur dan mendukung pembiayaan berbasis pendapatan, royalti, maupun lisensi.
Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa inovasi keuangan digital harus dikembangkan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan perlindungan konsumen, mitigasi risiko, dan keamanan siber. Masyarakat yang ingin bertransaksi aset kripto juga diimbau memastikan penyelenggara yang digunakan memiliki izin dari otoritas berwenang.
Dari sisi pemerintah daerah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Muhammad Fadlansyah, menegaskan komitmen Pemprov Sultra memperkuat sinergi dengan OJK dan industri jasa keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Program yang menjadi perhatian mencakup optimalisasi layanan keuangan hingga wilayah kepulauan dan pedesaan, perluasan program Satu Rekening Satu Pelajar, serta penyediaan pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM, petani, dan nelayan. Langkah tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal berbiaya tinggi.
Dalam sambutannya, Fadlansyah menyebut tingkat inklusi keuangan Sulawesi Tenggara meningkat dari 83 persen pada 2025 menjadi 85,52 persen pada 2026. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan nasional disebut mencapai 93,61 persen.
Dari sisi perekonomian, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 6,19 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah dengan kontribusi sekitar 23,15 persen terhadap PDRB.
Potensi tersebut dinilai perlu didukung akses pembiayaan yang lebih luas agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi juga dirasakan pelaku usaha kecil dan masyarakat di wilayah pedesaan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga menekankan bahwa Bulan Inklusi Keuangan bukan sekadar agenda sosialisasi tahunan, melainkan momentum untuk memastikan kebijakan sektor keuangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui penguatan inklusi, pendalaman sektor keuangan, dan digitalisasi, OJK bersama pemerintah daerah berharap Sulawesi Tenggara mampu membangun ekosistem keuangan yang lebih inovatif, inklusif, dan produktif. Puncak BIK Sultra 2026 diharapkan memperkuat kolaborasi pemerintah, industri jasa keuangan, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah menuju Indonesia Emas 2045.
