Makassar, Berikabar.co – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperketat pengawasan penyaluran BBM Subsidi untuk memastikan bahan bakar bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Hingga 4 September 2026, sebanyak 4.767 QR Code Subsidi Tepat telah diblokir karena terindikasi melakukan pengisian berulang atau tidak wajar.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap transaksi pembelian BBM Subsidi. Pertamina juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dalam monitoring langsung di lapangan untuk mencegah penyalahgunaan penyaluran BBM Subsidi.
Salah satunya dilakukan melalui kegiatan monitoring dan pengecekan penyaluran BBM Subsidi di SPBU Pettarani, Kota Makassar, Jumat (4/9/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas sektoral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mengurai antrean di sejumlah SPBU sekaligus memastikan penyaluran BBM Subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Monitoring tersebut melibatkan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Satpol PP, Polda Sulsel, dan Dinas ESDM. Tim gabungan melakukan pemantauan langsung di area SPBU, termasuk mengecek transaksi pembelian BBM Subsidi menggunakan QR Code Subsidi Tepat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan monitoring dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan BBM Subsidi diterima masyarakat yang berhak sekaligus mencegah pola pengisian yang tidak sesuai ketentuan.
“Monitoring ini kami lakukan bersama dengan stakeholder terkait untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Kami juga melakukan pengecekan terhadap transaksi menggunakan QR Code untuk melihat pola pembelian dan mengidentifikasi apabila terdapat pengisian yang berulang atau tidak wajar,” ujar Lilik.
Dalam proses monitoring, petugas melakukan pemindaian QR Code BBM Subsidi milik pelanggan. Data transaksi tersebut dapat digunakan untuk melihat riwayat pembelian sehingga pola transaksi yang tidak sesuai dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Menurut Lilik, pengawasan penyaluran BBM Subsidi akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami terus memperkuat pengawasan, baik melalui sistem maupun pemantauan langsung di lapangan. Apabila ditemukan adanya indikasi transaksi yang tidak sesuai, tentunya akan kami lakukan pengecekan dan tindak lanjut sesuai ketentuan. Upaya ini kami lakukan agar BBM Subsidi dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” jelas Lilik.
Sebagai bagian dari pengawasan berbasis sistem tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mencatat sebanyak 4.767 QR Code Subsidi Tepat telah diblokir sepanjang Januari hingga 4 September 2026. Pemblokiran dilakukan terhadap QR Code yang terindikasi melakukan pengisian berulang atau menunjukkan pola transaksi tidak wajar.
“Pemblokiran QR Code dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap pola transaksi yang terindikasi tidak wajar. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan untuk menjaga agar penyaluran BBM Subsidi tetap sesuai peruntukannya,” tambah Lilik.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait dalam melakukan monitoring serta evaluasi penyaluran BBM Subsidi di wilayah Sulawesi Selatan.
Masyarakat juga diimbau melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pertamina mengajak masyarakat ikut berperan dalam mengawasi penyaluran BBM Subsidi agar program subsidi pemerintah dapat diterima secara tepat sasaran.
Apabila menemukan kendala maupun informasi terkait penyaluran BBM Subsidi, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135 untuk dilakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
