Kendari, Berikabar.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sultra periode 2026-2031.
Penetapan tersebut berlangsung dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sultra yang digelar di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Sultra, Kamis (10/9/2026).
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Abdul Kadir Karding melantik 17 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Sultra.
Pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah/janji jabatan oleh para Ketua DPC HKTI. Mayoritas kepengurusan tersebut dipimpin oleh bupati dan wali kota se-Sultra, yang diharapkan mampu membawa mandat organisasi sekaligus memperkuat pembangunan sektor pertanian di daerah masing-masing.
Usai ditetapkan sebagai Ketua DPD HKTI Sultra, Andi Sumangerukka menyampaikan ucapan selamat kepada para Ketua DPC yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan HKTI di tingkat kabupaten/kota dapat memperjuangkan kepentingan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu fondasi pembangunan Sultra.
“Petani bukan hanya produsen pangan. Petani adalah penjaga kehidupan. Di tangan petanilah beras, jagung, serta berbagai komoditas perkebunan dan hortikultura dihasilkan. Di tangan petani pula ketahanan pangan daerah dapat kita perjuangkan,” ujarnya
Menurut Andi Sumangerukka, HKTI memiliki posisi strategis sebagai rumah besar petani Indonesia. Organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga berperan meningkatkan kapasitas petani, membangun jaringan, serta memperjuangkan kepentingan petani dalam menghadapi berbagai persoalan produksi.
Ia menyambut positif karena kepengurusan HKTI di kabupaten/kota kini banyak dipimpin kepala daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk mendorong petani agar semakin berkembang dan naik kelas.
“Petani itu bukan pekerja biasa, tetapi petani itu menjadi profesi atau menjadi pekerjaan yang mulia. Dan saya yakin dengan adanya para bupati, wakil bupati dan wali kota yang menjabat sebagai ketua DPC, tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan terlaksana,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan kepala daerah dalam kepengurusan HKTI dapat mempermudah respons terhadap berbagai persoalan teknis yang dihadapi petani di lapangan. Keterbatasan yang ada di daerah juga dapat didukung melalui peran Sekjen DPN HKTI yang memiliki hubungan dengan Menteri Pertanian.
Andi Sumangerukka menilai kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi para bupati dan wali kota untuk memperkuat pembangunan pertanian di wilayah masing-masing. Ia juga mengajak para penyuluh pertanian mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kapasitas petani.
“Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, khususnya penyuluh-penyuluh petani, bahwa inilah saatnya untuk berbuat. Dan inilah saatnya apabila kita ingin meningkatkan petani-petani kita. Dan inilah saatnya petani-petani yang mempunyai masa depan,” katanya
Sementara itu, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding mengapresiasi pelantikan dan pengukuhan DPC HKTI kabupaten/kota se-Sultra. Menurutnya, momentum tersebut menjadi harapan dan semangat baru bagi HKTI di Sultra untuk memperkuat peran organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan petani.
Abdul Kadir mengatakan HKTI di daerah tidak cukup hanya memperkuat organisasi, tetapi harus menjadi instrumen strategis bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani, kaderisasi dan regenerasi petani, serta perluasan akses pasar.
“Kita berharap HKTI menjadi instrumen strategis, alat strategis bagi petani untuk mencapai kesejahteraannya dan kemakmurannya,” kata Abdul Kadir.
Ia mengatakan perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian saat ini memberikan ruang strategis bagi HKTI untuk bersinergi dengan pemerintah dalam membangun ekosistem pertanian.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga merupakan Dewan Pembina HKTI, kata Abdul Kadir, menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu agenda prioritas nasional, termasuk upaya mencapai swasembada pangan.
Menurut Abdul Kadir, Sultra memiliki potensi pertanian yang besar. Potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi petani apabila didukung pemerintah daerah dan diperkuat melalui sinergi dengan HKTI.
Karena itu, HKTI mendorong transformasi pertanian melalui penguatan organisasi petani, kaderisasi dan regenerasi, pembangunan kelembagaan ekonomi petani, serta perluasan akses pasar hingga pasar ekspor.
“HKTI harus menjadi organisasi solusi bagi petani. Kita ingin petani semakin kuat, mandiri, produktif, memiliki akses pasar yang luas dan mampu meningkatkan kesejahteraannya,” tegasnya.
