Jakarta, Berikabar.co – Keberhasilan Operasi Ketupat 2026 dalam mengelola arus mudik Lebaran tahun ini mendapatkan apresiasi luas. Berdasarkan survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia, sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dan kepolisian. Angka ini dinilai sebagai cerminan nyata dari sistem pengamanan dan pelayanan yang berjalan efektif di tengah mobilitas jutaan manusia.
Presiden Haidar Alwi Care sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, Haidar Alwi, menegaskan bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi ini bukan sekadar statistik tahunan, melainkan refleksi kualitas sistem negara dalam mengelola tekanan sosial berskala besar.
“Dalam sistem modern, pergerakan manusia dalam jumlah besar adalah ujian kapasitas negara yang paling nyata. Ketika mobilitas dapat dikelola secara aman, lancar, dan terkendali, itu menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan, data, dan eksekusi di lapangan. Kepuasan publik dalam konteks ini bukan sekadar persepsi, tetapi cerminan dari sistem yang bekerja secara utuh,” tegas Haidar Alwi.
Pelayanan Terintegrasi di Titik Krusial
Survei tersebut memperinci berbagai aspek yang menunjang kepuasan publik. Di antaranya, 84 persen pemudik merasa puas dengan keberadaan posko pelayanan kepolisian, serta 77,6 persen responden mengapresiasi kebijakan rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow. Selain itu, koordinasi lintas sektoral yang efektif juga terlihat dari 81,7 persen responden yang puas terhadap ketersediaan bahan bakar di sepanjang jalur mudik.
Menurut Haidar Alwi, keberhasilan ini lahir dari kemampuan menerjemahkan kompleksitas masalah menjadi solusi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pelayanan publik yang efektif tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan dibuat, tetapi oleh seberapa tepat kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika sistem mampu menerjemahkan kompleksitas menjadi solusi, di situlah kepercayaan publik mulai terbentuk secara rasional,” jelasnya.
Implementasi Konsep Presisi Kapolri
Pencapaian Operasi Ketupat 2026 dipandang tidak terlepas dari arah kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Pendekatan prediktif memungkinkan kepolisian membaca potensi risiko kemacetan dan gangguan keamanan sebelum benar-benar terjadi.
Haidar Alwi menekankan bahwa tanpa pemahaman mendalam, angka 85,3 persen mungkin dianggap biasa, padahal di baliknya terdapat struktur pelayanan yang sangat kompleks dan terkoordinasi.
Dengan hasil ini, Operasi Ketupat 2026 dinilai bukan lagi sekadar operasi rutin tahunan, melainkan model pelayanan publik yang menunjukkan kemampuan institusi negara bekerja secara terukur dan memberikan dampak nyata bagi stabilitas nasional serta kenyamanan masyarakat luas.
