Jakarta, Berikabar.co – PT Vale Indonesia kembali mempertegas dedikasinya dalam mengimplementasikan praktik pertambangan yang baik (good mining practices) melalui pengembangan proyek Indonesia Growth Project (IGP) di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Proyek strategis yang mencakup pembangunan smelter nikel ini telah menyelesaikan fase konstruksi pada akhir 2025 dan bersiap memulai aktivitas penambangan di tahun 2026 dengan pengawasan lingkungan yang ketat.
Dalam sebuah diskusi publik yang menanggapi riset Yayasan Satya Bumi di Jakarta (22/1), Direktur dan Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale, Budiawansyah, menekankan bahwa operasional perusahaan selalu bersandar pada dukungan penuh pemerintah dan standar keberlanjutan global.
“Kami senantiasa berkomitmen terhadap penerapan pengelolaan pertambangan yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan kelestarian lingkungan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kami bisa menjalankan komitmen ini pun tidak lepas dari dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Budiawansyah.
Akurasi Data dan Pengelolaan Air menanggapi kajian hidrologi, PT Vale menjelaskan bahwa perusahaan telah menyusun mitigasi komprehensif sebelum lahan dibuka. Hal ini mencakup pemetaan daerah tangkapan air, perhitungan intensitas hujan, hingga desain fasilitas penangkap sedimen guna memastikan air limpasan memenuhi baku mutu sebelum dialirkan ke badan air.
“Untuk memastikan fungsi fasilitas pengelolaan/penangkap sedimen tersebut, dilakukan kegiatan pemantauan secara rutin terhadap parameter kualitas air limpasan sebelum dialirkan ke badan air pada titik-titik pemantauan yang ditentukan. Ini menjadi wujud nyata kami dalam mengelola lingkungan,” tambah Budiawansyah.
Mengenai luas pembukaan lahan, PT Vale memberikan klarifikasi berbasis data internal. Hingga saat ini, total area IUPK yang dibuka adalah 880,3 Ha (4,3% dari total luas), dengan area hutan lindung yang terdampak hanya sebesar 82,4 Ha (0,4%). Budiawansyah meluruskan bahwa khusus untuk periode 2024-2025, bukaan lahan baru tercatat seluas 487,9 Ha.
“Khusus untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, total bukaan lahan baru menurut catatan kami adalah seluas 487,9 Ha, bukan 854,29 Ha sebagaimana yang disampaikan dalam surat Satya Bumi dan Puspaham,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran kondisi kesehatan warga Desa Hakatutobu, PT Vale menyatakan keprihatinan mendalam namun memberikan penjelasan teknis berbasis geografi wilayah. Penelusuran perusahaan menunjukkan bahwa desa tersebut berada di aliran sungai (DAS) yang berbeda dengan lokasi keluaran air limpasan PT Vale.
“Khusus untuk Desa Hakatutobu, berdasarkan penelusuran kami, bahwa wilayah desa tersebut terletak pada areal daerah aliran sungai (DAS) yang berbeda dengan keluaran air limpasan tambang PT Vale,” tuturnya.
Keberhasilan di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan, yang telah meraih berbagai penghargaan prestisius seperti PROPER Emas 2024 dan Gold Award Asia ESG Positive Impact Awards 2025, akan menjadi standar acuan utama bagi pengembangan di Pomalaa. Menutup keterangannya, Budiawansyah menyambut baik kontrol sosial dari berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan perusahaan.
“Tentunya kami sangat mengapresiasi kajian yang sudah dilakukan ini dan tentunya menjadi referensi kami juga. Kami sangat percaya transparansi ini adalah sebuah cara membangun kegiatan yang lebih baik. Sekali lagi, kami terbuka untuk menerima masukan-masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan LSM terhadap upaya-upaya terhadap perlindungan,” pungkasnya.
