Kendari, Berikabar.co – Pemerintah Kota Kendari bekerja sama dengan Rumpun Perempuan Sultra (RPS) menggelar kampanye serentak untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan internasional Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Sabtu (6/12/2025).
Bertempat di Kantor Wali Kota Kendari, acara tersebut dirangkaikan dengan kegiatan jalan santai dan seminar mengenai pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kampanye ini dihadiri oleh perempuan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk komunitas disabilitas, perwakilan dari tingkat kelurahan dan kecamatan, serta awak jurnalis Kota Kendari.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam sambutannya mengajak seluruh perempuan di Kendari untuk menjadi pribadi yang tangguh, hebat, dan berani. Ia secara khusus menekankan pentingnya persatuan di kalangan perempuan serta mencegah tindakan saling menyakiti sesama.
“Kita bisa melawan kekerasan dari luar, tetapi jika kita malah saling menyakiti sesama, itu yang paling berbahaya karena dapat melemahkan kita sendiri,” ujar Siska Karina Imran, yang juga merupakan Wali Kota perempuan pertama di Kendari.
Sebagai tindak lanjut, Siska menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk sebuah forum yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kendari. Forum ini bertujuan untuk saling membela, berdiskusi, serta memberantas segala hal yang tidak baik terhadap sesama perempuan, sekaligus menjadi upaya preventif dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Fakta Data Kekerasan Mencekam
Sementara itu, Kepala DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoy, menegaskan urgensi kampanye ini sebagai upaya kolektif mencegah peningkatan kasus kekerasan. Fitriani mengungkapkan keprihatinan atas maraknya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Kota Kendari.
Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA Kota Kendari per minggu pertama Desember 2025, tercatat 17 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 41 kasus kekerasan terhadap anak.
“Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi menunjukkan adanya korban yang sungguh mengalami penderitaan. Bagi saya, satu kasus saja seharusnya sudah tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Fitriani merincikan bahwa 17 kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan fisik dan seksual. Adapun kekerasan terhadap anak didominasi oleh kekerasan seksual, dengan mayoritas korban adalah anak perempuan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau orang yang dikenal. Oleh karena itu, ia menekankan agar pelaku diproses hukum tanpa kompromi, karena pelaku yang dibiarkan bebas berpotensi mengulangi perbuatannya.
Faktor-faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan umumnya beragam, mencakup masalah ekonomi, sosial, lingkungan, hingga tingkat pendidikan yang rendah.
DP3A Kendari menyediakan dua jenis layanan bagi korban: layanan psikososial dan bantuan hukum. Meskipun demikian, Fitriani menjelaskan bahwa sebagian besar korban lebih memprioritaskan layanan pemulihan mental, dengan hanya sekitar 70 hingga 80 persen kasus yang berlanjut ke proses hukum hingga mendapatkan putusan.
Melalui Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan ini, DP3A Kendari berharap kesadaran masyarakat dapat meningkat secara signifikan, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan dan dihilangkan sepenuhnya dari Kota Kendari.
