Kendari, Berikabar.co – Kebijakan Menteri Keuangan yang menggelontorkan dana 200 triliun ke Bank Himbara sangat diskriminatif demikian diungkapkan Sekjen Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Indonesia Timur (FKDK BPD).
” BPD harus menjadi perhatian menkeu, salah satu penggerak bisnis di lokal bank daerah, bank daerah infrastrukturnya sampai ke dusun dusun,” katanya.
Menurutnya, se-Indonesia bank daerah sejumlah 27, namun perlakukan diskriminasi terus menerpa sehingga bank daerah selalu menjadi anak “tiri”.
Himbara seperti mendapat durian runtuh dapat guyuran dana murah dengan bunga 4 persen. “Andaikan perang himbara diberi alat canggih sementra bank daerah pake bedil,” tandasnya.
Bank BUMD bila tidak mendapat perhatian terkait kebijakan kemenkeu sama dengan mau mematikan bank daerah. “Kebijkan pemerintah pusat selalu “merugikan” bank daerah bahkan secara perlahan-lahan sama diamputasi untuk memajukan ekonomi lokal,” ujarnya.
“kalau kebijakan “bergizi”selalu dinikmati himbara giliran kebijakan eksploitatif bank daerah selalu jadi hidangan istimewa,” sambungnya lagi.
Ia menilai bank daerah harus mendapat porsi guyuran dana kemenkeu, harus adil dalam mengalambil keputusan. “Baank daerah juga siapkan porsinya tidak harus sama dengan himbara,” katanya.
Menkeu harus membuka ruang bagi BPD dengan menentukan skema dan syaratnya. “Tiap bank tidak harus sama jumlahnya nanti kita rumuskan kriteria penerima dan besaran guyurannya tiap BPd dan kami tunggu niat baik Menkeu,” tutupnya.
