Banjarmasin, Berikabar.co – Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, menegaskan bahwa praktik tata kelola (governansi) yang baik merupakan fondasi krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berbicara dalam acara Governansi Insight Forum bertema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas” di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa, Sophia mengutip data Worldatlas.com tahun 2025 dan Transparency International 2024 yang menunjukkan keterkaitan erat antara tingginya tingkat integritas suatu negara dengan percepatan kemajuan pembangunan yang dicapai.
Acara ini menghadirkan lebih dari 550 peserta secara hybrid, terdiri dari perwakilan lembaga jasa keuangan, instansi pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lain dari wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Sophia menjelaskan bahwa dalam memperkuat tata kelola, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti-Fraud sebagai panduan wajib untuk seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar lebih siap menghadapi risiko kecurangan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Nah, diharapkan dengan berlakunya dan diimplementasikannya POJK ini, maka kepercayaan masyarakat bisa terjaga terhadap sektor jasa keuangan. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama membangun sektor jasa keuangan yang berintegritas, demi menjaga ketahanan ekonomi dan mencapai visi nasional dan daerah ke depannya,” ujar Sophia.
Sophia juga menyampaikan bahwa penguatan governansi di internal OJK berjalan seiring dengan dukungan terhadap program Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana SPI dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja lembaga.
Forum ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh dan pejabat, antara lain Asisten Administrasi Umum Sekda Kalsel Ahmad Bagiawan, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati, Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani, Pj. Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, Kepala BPK Perwakilan Kalsel Andriyanto, serta Inspektur Bidang Investigasi Kemenkeu Peter Umar.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Bagiawan yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan menyambut baik kegiatan ini dan optimistis bahwa kolaborasi antara OJK dan Pemerintah Provinsi akan memperkuat integritas sektor jasa keuangan dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Selain itu, Forum ini juga menghadirkan narasumber dari KPK, BPK, dan Inspektorat Kemenkeu yang memberikan pandangan strategis tentang upaya penguatan tata kelola, pencegahan korupsi, serta penegakan integritas. Siswani Wisudati menyampaikan bahwa OJK terus berkomitmen memperkuat integritas, baik di lingkungan internal maupun di industri jasa keuangan, melalui penerapan strategi anti-fraud secara menyeluruh.
Dengan pelaksanaan Governansi Insight Forum ini, OJK berharap dapat membangun sinergi antar lembaga dan masyarakat dalam menegakkan tata kelola yang transparan dan beretika, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri.
