Kendari, Berikabar.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara terus memperkuat strategi edukasi keuangan, dengan fokus khusus pada masyarakat di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, menuturkan bahwa kompleksitas tantangan di wilayah ini mencakup keterbatasan infrastruktur, akses geografis yang sulit, serta keragaman kualitas sumber daya manusia.
Salah satu hambatan terbesar adalah kesulitan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Untuk menanggapi kondisi tersebut, OJK Sultra mengawali langkahnya dengan melakukan pemetaan masalah secara rinci di masing-masing daerah. Pemetaan ini mencakup proses scanning untuk mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat, yang kemudian diikuti oleh tahap pra-inkubasi guna menyelaraskan materi edukasi dengan konteks lokal.
“Kami melakukan pemetaan masalah yang ada dan menyesuaikan materi edukasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” jelas Bismi. “Misalnya, edukasi yang diberikan kepada ibu-ibu di daerah 3T difokuskan pada pengelolaan keuangan keluarga dan pengenalan terhadap risiko investasi ilegal serta judi online.”
Materi edukasi dirancang secara spesifik. Di beberapa wilayah, misalnya, pelatihan lebih difokuskan pada pengelolaan keuangan rumah tangga, penghindaran investasi bodong, serta kewaspadaan terhadap praktik judi daring yang kian marak.
Program edukasi tidak hanya dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke lapangan, tetapi juga memanfaatkan media digital seperti Instagram, YouTube, serta pertemuan daring untuk menjangkau masyarakat yang sulit dijangkau secara fisik. Dalam pelaksanaannya, OJK Sultra bersinergi dengan pemerintah daerah, kecamatan, hingga tingkat desa. Hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas lapangan dan memperluas jangkauan wilayah edukasi.
Program literasi keuangan ini telah berjalan sejak Januari 2025. Berdasarkan data survei nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia meningkat menjadi sekitar 66% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan juga mengalami peningkatan yang lebih signifikan, dari 75% menjadi 80%. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan produk dan layanan keuangan kian meluas, meskipun belum sepenuhnya disertai dengan peningkatan pemahaman.
“Dengan edukasi yang tepat, kami berharap masyarakat di daerah 3T tidak hanya menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami dan mengelolanya dengan baik sehingga inklusi dan literasi keuangan berjalan beriringan,” pungkasnya.
