Kendari, Berikabar.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara (FKIJK Sultra) dan sejumlah stakeholder mengadakan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021. Pembukaan BIK diselenggarakan di K-Toz yang terletak di Jalan Saranani, Kota Kendari, Jumat (22/10/2021).
Dalam kegiatan tersebut, ada empat kepala daerah yang mendapat penghargaan karena dinilai memberikan kontribusi yang luar biasa bagi inklusi keuangan.
Empat kepala daerah yang menerima penghargaan yakni Gubernur Sultra sebagai kepala daerah yang mendorong Program
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Walikota Kendari sebagai kepala daerah yang proaktif mendorong terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Bupati Konawe Selatan sebagai kepala daerah Pendukung Inklusi Keuangan dan Bupati Bombana sebagai kepala daerah yang proaktif mendorong terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Dalam sambutannya, Ali Mazi mengatakan bahwa indeks keuangan inklusif pada tahun 2019 masih di bawah nasional yaitu sebesar 75,07 persen. Artinya 75,07 persen penduduk Sultra telah mendapatkan akses kepada sektor jasa keuangan.
“Sedangkan tingkat literasi keuangan baru mencapai 36,75 persen atau yang benar-benar memahami tentang produk-produk yang digunakannya masih di bawah 50 persen,” katanya.
Menurutnya wujud nyata yang bisa dilakukan untuk menerapkan Perpres SNKI diperlukan suatu kegiatan inklusi keuangan yang melibatkan seluruh industri jasa keuangan, pemerintah daerah, stakeholders terkait serta OJK.
“Guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif diperlukan program yang mampu mempercepat akses keuangan di daerah,” tandasnya.
Ia juga menegaskan bahwa untuk mencapai semua itu pemerintah pasti akan memberikan dukungan agar seluruh masyarakat bisa mengakses layanan jasa keuangan.
Kepala OJK Sultra, Arjaya Dwi Raya berharap, kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2021 ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
“Sehingga dapat memberikan dampak positif dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional serta pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada akhir tahun 2024,” harapnya.
Sitti Harlina