Kendari, Berikabar.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dengan menangani 13 ruas jalan yang tersebar di delapan kabupaten pada 2026. Total panjang jalan yang menjadi sasaran penanganan mencapai 37,891 kilometer.
Program pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat konektivitas antarkabupaten, membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau, serta memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), mengatakan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Konektivitas antardaerah dinilai penting untuk memangkas jarak perjalanan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jadi warga tidak perlu memutar lagi. Konektivitas antarkabupaten seperti di Bombana, Kolaka Timur, Kolaka, sama Konsel itu nanti akan terhubungkan semua,” kata ASR.
Menurut ASR, pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada wilayah daratan, tetapi juga menjangkau kawasan kepulauan. Pemerintah berupaya memastikan peningkatan akses transportasi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah Sultra.
Dari total 37,891 kilometer jalan yang ditangani, sepanjang 26,381 kilometer berada di wilayah daratan, sedangkan 11,51 kilometer lainnya tersebar di wilayah kepulauan.
Di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), penanganan dilakukan pada lima ruas jalan, yakni SP 3 Konda–Bandara Haluoleo sepanjang 0,807 kilometer, Motaha–Alangga sepanjang 4,223 kilometer, Motaha–Alangga melalui DBH Sawit sepanjang 0,572 kilometer, Punggaluku–Ambesea sepanjang 3 kilometer, serta akses Desa Lebo Jaya menuju SMA Unggulan Garuda sepanjang 0,578 kilometer.
Sementara di Kabupaten Konawe, pekerjaan mencakup ruas Pohara–Batas Konawe Selatan–Ambaipua sepanjang 2,176 kilometer dan Batas Purirano Kendari–Toronipa sepanjang 2,2 kilometer.
Program peningkatan jalan juga menyasar Kabupaten Buton Utara melalui ruas Lambale–Ereke sepanjang 5 kilometer, Kabupaten Bombana pada ruas Kasipute–Lora–Bambaea sepanjang 10 kilometer, serta Kabupaten Kolaka Utara melalui ruas Batu Putih–Porehu–Tolala sepanjang 2,825 kilometer.
Adapun di wilayah kepulauan dan daerah lainnya, penanganan meliputi ruas Batas Kabupaten Buton Tengah–Pelabuhan Wamengkoli sepanjang 1,887 kilometer, Wanci–Komala–Bandara Matahora di Kabupaten Wakatobi sepanjang 2,272 kilometer, serta Batas Kabupaten Muna–Maligano sepanjang 2,351 kilometer.
ASR berharap peningkatan kualitas jalan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mempersingkat waktu perjalanan, memperlancar aktivitas ekonomi, dan memperkuat hubungan antardaerah.
Ia juga mengajak masyarakat ikut menjaga infrastruktur yang telah dibangun agar kualitas jalan tetap terpelihara dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Menurutnya, pemeliharaan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.
Di sisi pelaksanaan, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra, Ir. Muhamad Said, mengatakan pekerjaan di lapangan saat ini masih berfokus pada penyiapan dan pemasangan lapis pondasi agregat. Mobilisasi material ke sejumlah lokasi terus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian tahapan pekerjaan tersebut.
Pihaknya menargetkan pemasangan lapis agregat pada seluruh ruas yang masih dikerjakan dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Selanjutnya, pekerjaan akan memasuki tahap pengaspalan sehingga seluruh paket proyek dapat dituntaskan sesuai jadwal kontrak pada Desember 2026.
Melalui program JAMAAH, Pemprov Sultra berupaya memperkuat akses transportasi sekaligus memperlancar hubungan antardaerah. Infrastruktur jalan yang semakin baik diharapkan mendukung distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta memudahkan masyarakat menjangkau pusat ekonomi dan pelayanan publik.
Penanganan 13 ruas jalan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan di Sulawesi Tenggara. Dengan konektivitas yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dan manfaat pembangunan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok dan kepulauan.
