Kendari, Berikabar.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bergerak cepat untuk mengamankan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri. Melalui Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Tahun 2026 yang digelar Jumat (27/2/2026), pemerintah memastikan bantuan pangan akan segera mendarat di tangan masyarakat sebelum hari raya tiba.
Dalam skema bantuan sosial ini, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima paket berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Langkah ini diambil sebagai instrumen strategis untuk menjaga daya beli warga sekaligus menekan potensi gejolak harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, yang membuka langsung rapat koordinasi tersebut, menegaskan bahwa fokus pemerintah tahun ini adalah memastikan pangan yang beredar di pasar dapat diakses dengan mudah, aman, dan dengan harga yang terjangkau.
“Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” tegas Asrun Lio.
Sekda juga memberikan peringatan keras bahwa Satgas kini beralih dari fase imbauan ke fase penindakan hukum yang tegas. Pengawasan ketat akan menyasar tiga aspek utama: stabilitas harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), keamanan pangan dari kontaminasi berbahaya, hingga mutu pangan untuk mencegah praktik manipulasi label beras medium menjadi premium.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menekankan bahwa instruksi Presiden sangat jelas dalam menjaga stabilitas harga agar tidak memberatkan rakyat.
“Satgas tidak lagi sebatas memberikan imbauan, melainkan akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran, termasuk penyimpangan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), manipulasi mutu beras, serta peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan,” ujar Andriko.
Sebagai langkah tambahan, Bulog diinstruksikan untuk bertanggung jawab penuh atas ketersediaan stok beras dan minyak goreng di lapangan. Selain itu, pemerintah akan merealisasikan program Jagung SPHP pada awal Maret 2026 dengan harga Rp5.500 per kilogram untuk membantu peternak menekan biaya produksi dan menjaga harga produk peternakan tetap stabil di pasar.
