Kendari, Berikabar.id – Guna meningkatkan transaksi pembayaran non tunai, salah satunya dengan QRIS maka Bank Indonesia (BI) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Kota Kendari menggelar Training of Trainers Pejuang QRIS di Aula Bank Indonesia perwakilan Sultra, Kamis (25/8/2022).
Kepala Bapenda Kota Kendari, Satria Damayanti mengatakan bahwa dengan penggunaan QRIS maka dapat meningkatkan kemudahan pembayaran bagi siapa saja. Tidak hanya secara teknologi, kita juga bisa menjadi yang terdepan.
“Tidak hanya kemudahan teknologi tapi QRIS juga dapat meningkatkan pemasukan bagi pelaku-pelaku usaha yang akan menggunakan QRIS atau non tunai,” katanya.
Dikatakannya, secara efisiensi penggunaan QRIS dapat meningkatkan trafik penjualan bagi pelaku usaha. “Karena tidak perlu khawatir, meskipun tidak membawa uang tunai bisa tetap berbelanja,” ujarnya.
Dari sisi sosial, bagi mereka yang rajin menyumbang di masjid-masjid juga tidak perlu ragu lagi karena QRIS juga sudah digunakan di beberapa masjid yang ada di Kota Kendari.
“Dalam lingkup sosial para donatur lebih mudah untuk berdonasi,” katanya.
Ia berharap melalui kegiatan yang diselenggarakan hari itu bisa memberikan manfaat dan mendorong perekonomian lebih baik lagi.
“Kami harap dengan ToT ini dapat diimplementasikan langsung dalam bertransaksi baik dalam lingkup usaha, sekolah, dan lainya sehingga dapat memperluas digitalisasi sistem pembayaran yang dapat mendorong perekonomian digital dan bisa berkembang,” harapnya.
Deputi Kepala KPwBI, Aryo Wibowo T Prasetyo mengatakan bahwa saat ini target penggunaan QRIS di Sultra yakni sebanyak 100 ribu dan realisasi saat ini yakni sekitar 50 ribu. Artinya, target 50 persen sudah terpenuhi dan masih ada waktu empat bulan lagi untuk mencapai 100 persen.
“Untuk mencapainya kita harus membangun sebuah ekosistem untuk mengejar target tersebut,” katanya.
Menurutnya, membangun sinergitas dengan Pemerintah Kota Kendari melalui sejumlah komunitas dapat mencapai target untuk pembayaran dengan QRIS.
“Untuk mencapai pembayaran digital perlunya sebuah kebijakan yang dibangun oleh pimpinan daerah, kemudian menjadi komitmen dan konsisten untuk sama-sama dilakukan,” pungkasnya.
Harlina
