Kolaka, Berikabar.id–Komisi VII DPR RI melaksanakan program swasembada pangan di atas lahan Demonstrasi plot (Demplot) milik Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Desa Kaloloa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Program yang diinisiasi oleh legislator Komisi VII DPR RI Dapil Sultra ini, juga melibatkan mitra kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Riset Nasional (BRIN).
“Komisi VII DPR RI bersama masyarakat Samaturu, hari ini panen Padi hasil riset dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, salah satu mitra Komisi VII DPR RI, di demplot persawahan milik Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Samaturu, Desa Kaloloa. Panen kali ini juga dihadiri oleh Camat Samaturu,”kata Rusda Mahmud, Kamis (1/10/2020).
“Kami memilih sawah demplot BIPP Kolaka agar masyarakat terutama teman-teman penyuluh pertanian bisa ikut melakukan pengamatan dan evaluasi langsung, bahkan kalau perlu melakukan riset sampai ke tekstur dan rasa dari hasil panen ini,” sambung mantan Bupati Kolaka Utara ini.
Terkait program strategis tersebut, Rusda meminta kepada penyuluh dan petani untuk menyampaikan masukan atas keberlangsungan program swasembada pangan ini.
“Yang terpenting adalah masukan dan keluhan masyarakat dari program ini pasti akan disampaikan kepada mitra kerja saya di komisi VII baik itu di BATAN maupun di BRIN,”ujarnya.
Kepala BIPP Kolaka, Suharso mengungkapkan, sedikitnya ada 15 kg bibit yang ditanam diatas 40 are lahan sawah Demplot.
“15 Kg bibit ini digunakan dalam masa tanam pindah 103 hari. Kalau kita sistem tanam langsung, berarti hanya membutuhkan waktu 90 hari. Jadi diprediksi dalam 1 hektar menghasilkan rata-rata 7 ton padi, jika menggunakan metode organik penuh, tanpa pupuk kimia. Tapi jika menggunakan pupuk kimia bisa menghasilkan sampai 10 ton,” kata Suharso.
Untuk memaksimalkan hasil panen, dibutuhkan bahan bakar mesin penggarap sawah. Sehingga masyarakat mengusulkan agar didirikan Pertashop SPBU mini. Usulan ini disampaikan oleh Rida Tahrir selaku Camat Samaturu.
Menurut Rida, akses untuk pemenuhan bahan bakar mesin penggarap sawah menjadi prioritas, mengingat kerap terjadi kelangkaan, khususnya saat memulai penggarapan sawah.
“Kami disini menyampaikan keluhan petani akan kelangkaan solar, khususnya saat akan memulai penggarapan sawah. Stasiun Pengisian bahan bakar disini hanya tersedia untuk nelayan, bukan untuk petani,”ujarnya.
Berkaitan dengan usulan para petani itu, Rusda Mahmud kemudian mengusulkan agar masyarakat mendirikan koperasi untuk pembangunan Pertashop, dengan memberlakukan harga bbm sesuai standar harga yang ditetapkan oleh Pertamina.
“Jadi petani bisa patungan mendirikan koperasi untuk pembangunan pertamini, agar stok untuk penggarapan sawah selalu tersedia,” pungkasnya.
Penulis: ER
